Seputar Infomasi Pendidikan
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf

Ilustrasi. Foto: Int
Editor : Hariman

JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya penggelembungan data Honorer Kategori Dua (K2), Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
“Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong,” ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat. [baca juga: Ingin Diangkat jadi CPNS? Honorer K2 Harus Penuhi Tiga Syarat Ini…]
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. “Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli,” sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah. “Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/06/15/honorer-k2-diminta-kawal-data-bkd.html#sthash.CS5CG4hA.dpuf
merupakan dokumen sekolah PAUD, RA, TK dan KOBER dan Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat yang bisa digunakan untuk melengkapi semua keperluan dan kebutuhan administrasi di sekolah, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan perbandingan atau suatu referensi sesuai dengan keperluan di sekolah kita. Lihat juga file-file yang masih perupakan perangkat administrasi guru dan sekolah yang bisa di download dibawah ini:

Administrasi Apliaksi Sekolah

dapodik13

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.

0 Response to " "

Post a Comment

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();